JOHOR BAHRU — Anggota Parlemen Pasir Gudang, Hassan Abdul Karim, mengatakan kegagalan Pakatan Harapan (PH) di Pilihan Raya Negeri (PRN) Negeri Sembilan disebabkan oleh apa yang ia sebut sebagai tsunami Melayu. Menurutnya, gelombang dukungan etnis Melayu kembali menguat dan mengalihkan suara ke Barisan Nasional (BN) dan Perikatan Nasional (PN).
Hassan menilai gelombang itu terlihat dari hasil beberapa PRN belakangan yang menunjukkan peningkatan dukungan pemilih Melayu kepada BN, sehingga menghambat usaha PH membentuk pemerintahan negeri. Ia juga menyoroti kekalahan semua calon Melayu dari Parti Keadilan Rakyat (PKR) dan Parti Amanah Negara (Amanah) sebagai indikasi kebangkitan tersebut.
Pandangan Hassan Abdul Karim
Dalam pertemuan dengan masyarakat setempat setelah menyerahkan sebuah sampan untuk sukarelawan skuad bencana di Taman Molek, Hassan menyatakan kekhawatiran bahwa PH belum sepenuhnya menangkap perubahan pola pemilih Melayu. Ia mengatakan partai politik perlu memahami bahwa pemilih Melayu mengutamakan persatuan suara agar tidak terpecah pada momen krusial.
Hassan menegaskan, “Inilah perkara yang PH perlu sedar dan ambil tahu bahawa kesedaran pengundi Melayu memuncak bermula PRN Johor yang mana mereka mahukan undi Melayu ini jangan berpecah.” Ia menyoroti bagaimana pemilih belajar dan mengamati strategi komunitas lain dalam berkoalisi dan memilih secara terfokus.
Isu kampanye dan respons pemilih
Menurut Hassan, fokus kampanye PH yang menekankan kinerja ekonomi, tata kelola, dan perencanaan pemerintah negeri tidak mampu mengimbangi sentimen kesatuan etnis yang muncul saat ini. Ia berpendapat isu-isu nasional yang diangkat oleh pimpinan PH tidak serta-merta mengubah preferensi pemilih Melayu di tingkat lokal.
Hassan menambahkan, “Sentimen penyatuan Melayu tidak terlawan meskipun Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim hadir berkempen dan membawakan isu nasional seperti Suruhanjaya Siasatan Diraja (RCI) Tabung Haji.” Ia menggarisbawahi bahwa beberapa isu sensitif ditunda pertimbangannya ketika prioritas pemilih adalah mengganti pemerintahan di tingkat negeri.
Lebih lanjut Hassan menyampaikan, “Jadi, orang Melayu tolak kempen yang mengemukakan laporan RCI Tabung Haji, bukannya tidak penting tetapi ditangguhkan seketika sebab mahu tukar kerajaan,” menunjukkan bahwa isu nasional bisa kalah dibanding dorongan politik identitas dan strategi aliansi lokal.
Hasil PRN dan implikasinya
Di PRN Negeri Sembilan baru-baru ini, PH meraih 11 kursi, terdiri dari sembilan milik DAP dan dua milik PKR. Sementara itu, BN memperoleh 18 kursi dan PN 7 kursi, sehingga BN bersama koalisi lain membentuk pemerintahan negeri untuk periode berikutnya. Hasil tersebut, menurut Hassan, mencerminkan pergeseran dukungan Melayu yang signifikan sejak PRN Johor.
Ia juga mengingatkan hasil PRN Johor dan Sabah sebagai bagian dari tren yang lebih luas: di Johor, BN mendominasi dengan 48 kursi berbanding PH 8, sementara di Sabah gabungan Gabungan Rakyat Sabah (GRS), Parti Warisan (Warisan) dan BN berhasil merebut kursi yang dipertandingkan. Kombinasi hasil-hasil ini, menurut Hassan, memberi indikasi tentang dinamika pemilih yang perlu dicermati oleh PH menjelang Pilihan Raya Umum ke-16.
Rekomendasi untuk PH
Hassan menyerukan agar PH, khususnya PKR, menilai kembali pendekatan mereka untuk meraih kembali dukungan Melayu. Ia menyarankan agar partai menelaah akar penyebab pergeseran suara dan menyesuaikan strategi di lapangan, baik dari segi koalisi, pesan kampanye, maupun hubungan dengan basis pemilih di daerah.
Pesannya jelas: perubahan lanskap politik etnis memerlukan respons taktis dan sensitif terhadap aspirasi pemilih lokal. Jika diabaikan, tren yang sama bisa memengaruhi dinamika pada pemilihan umum mendatang.
Upaya memenangkan kembali kepercayaan pemilih Melayu, menurut Hassan, harus menjadi prioritas bila PH ingin memperbaiki posisinya sebelum PRU16. Waktu dan strategi menjadi krusial untuk menepis pengaruh gelombang yang kini disebutnya sebagai tsunami Melayu.
