SIDOARJO, 4 September 2026 — DPRD Sidoarjo meminta evaluasi program MBG secara menyeluruh menyusul beredarnya kasus dugaan keracunan yang menimpa sejumlah santri. Dewan juga memanggil kembali BGN dan Forum SPPG untuk meminta penjelasan terkait pelaksanaan dan pengawasan program tersebut.
Langkah itu diambil DPRD setelah adanya indikasi adanya masalah dalam pelaksanaan program yang dinilai perlu kajian menyeluruh. Permintaan evaluasi total ditujukan agar akar penyebab dugaan keracunan dapat ditelusuri dan tindakan perbaikan segera diterapkan untuk mencegah kejadian serupa.
## Pemanggilan BGN dan Forum SPPG
DPRD Sidoarjo memanggil BGN dan Forum SPPG kembali untuk memberikan keterangan di hadapan anggota dewan. Pemanggilan ini merupakan tindak lanjut atas kejadian dugaan keracunan, dengan tujuan memperoleh klarifikasi mengenai pelaksanaan program MBG, standar pengolahan makanan, distribusi, serta mekanisme pengawasan yang selama ini diterapkan.
Pemanggilan ulang menunjukkan DPRD menilai masih ada pertanyaan substantif yang perlu dijawab oleh pihak pelaksana program. Dewan berharap penjelasan dari BGN dan Forum SPPG dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang kronologi, prosedur operasional, serta langkah antisipasi yang telah atau akan diambil.
## Tuntutan Evaluasi Menyeluruh
DPRD meminta evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek program MBG, termasuk aspek teknis, manajerial, dan pengawasan. Evaluasi yang dimaksud mencakup kajian atas kualitas bahan, proses pengolahan, standar kebersihan, serta rantai distribusi makanan yang disalurkan ke pesantren atau lembaga terkait.
Permintaan evaluasi juga diarahkan pada perlunya transparansi proses dan hasil pemeriksaan, sehingga publik serta pihak terkait mendapatkan informasi yang jelas mengenai penyebab dugaan keracunan. Dewan menekankan pentingnya langkah-langkah pencegahan jangka pendek dan jangka panjang agar program dapat berjalan aman dan memberi manfaat sebagaimana tujuan awalnya.
## Langkah DPRD dan Harapan Publik
Dengan memanggil kembali BGN dan Forum SPPG, DPRD menunjukkan sikap responsif untuk menuntut akuntabilitas pelaksana program. Dewan diharapkan memantau proses evaluasi serta memastikan rekomendasi perbaikan dapat diimplementasikan segera.
Masyarakat dan pihak terkait menaruh perhatian pada penanganan kasus dugaan keracunan ini. Harapan publik adalah agar proses investigasi dan evaluasi dilakukan secara transparan, profesional, dan tanpa penundaan, sehingga korban mendapatkan perhatian yang diperlukan dan pencegahan terhadap risiko serupa dapat ditegakkan.
DPRD Sidoarjo menegaskan perlunya koordinasi pemangku kepentingan terkait untuk mengawal proses evaluasi dan implementasi rekomendasi. Langkah-langkah korektif yang jelas diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap program dan memastikan keselamatan peserta program di masa mendatang.
Dewan juga mengingatkan pentingnya komunikasi yang terbuka kepada keluarga dan pihak pesantren mengenai hasil pemeriksaan dan tindak lanjut yang diambil. Proses evaluasi dan pemanggilan pihak terkait diharapkan memberi kepastian serta langkah perbaikan yang konkret.
DPRD akan mengikuti perkembangan hasil klarifikasi dan evaluasi serta mempertimbangkan langkah lanjutan berdasarkan temuan di lapangan. Sementara itu, masyarakat menunggu hasil pemeriksaan dan upaya perbaikan yang dapat mencegah kejadian serupa di kemudian hari.
